MAKALAH HTN : peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis

Tugas Individu

MAKALAH

HUKUM TATA NEGARA

“Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan Pemerintahan Demokrasi di Indonesia”

 

OLEH :

NAMA : MUH. HAFIZ

NIM : A1 A3 14 023

No absen : 13 ( GANJIL )

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2016

KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nyalah sehingga Makalah Hukum Tata Negara dengan judul “Peranan KPU dalam mewujudkan  pemerintahan demokrasi di Indonesia” dapat terselesaikan.

Selanjutnya Penulis menyadari bahwa  dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun kepada dosen pembimbing agar penulis dapat lebih baik lagi dalam membuat tugas Makalah kedepannya.

Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Kendari, 16 Juni 2016

Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………..………………………………………

DAFTAR ISI………………………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………

1.1  Latar Belakang…………………………………………………………....

1.2  Rumusan Masalah………………………………………………………..

1.3  Tujuan Penulisan Makalah……………………………………………….

BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………..

2.1 Bagaimanakah Pemerintahan yang Demokratis…………………………

2.2 Bagaimanakah Peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan

 Demokrasi di Indonesia…………………………………………………

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………

3.1 Kesimpulan……………………………………………………………….

3.2 Saran………………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  latar belakang

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan  pemilu yang menggambarkan wujud dari negara demokratis. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas.Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011.

KPU memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksaan pemilu. Disisi lain, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU  harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan).Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan pembahasan tentang peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini yaitu :

1.      Bagaimanan Pemerintahan yang Demokrasi? (Pertanyaan Dosen)

2.      Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan Demokrasi di Indonesia ?

1.3  Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah  ini yaitu :

1.      Agar mengetahui dan memahami bagaimana pemerintahan yang demokrasi

2.      Agar mengetahui bagaimana peranan KPU dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bagaimanakah  Pemerintahan yang Demokrasi itu

Sebelumnya Seperti yang  kita ketahui bersama bahwa Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Demos dan Kratos. Demos yang berarti rakyat, dan Kratos yang berarti Pemerintahan yang secara sederhana Demokrasi berarti Pemerintahan Rakyat yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Jadi, menurut pemahaman saya Pemerintahan yang Demokrasi itu adalah Pemerintahan yang dalam penyelenggaraannya ( Negara) rakyatlah yang  memiliki kedaulatan penuh, dan wujud pemerintah hanyalah sebuah mandate atau utusan  untuk kemudian memimpin jalannya pemerintahan demi kepentingan umum (Rakyat secara menyeluruh). Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran  rakyatnya karena pemerintah itu sendiri hadir atas kepercayaan  dari rakyat dan memikul amanah rakyat.

2.2 Bagaimana peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tiga kategori yaitu: Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hasil dari Pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan pokok yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Peranan KPU dalam mewujudkan Pemerintahan Demokratis? Apa saja upaya yang perlu dilakukan agar KPU dapat berperan lebih besar dalam mewujudkan Pemerintahan Demokratis?

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Sebagai Lembaga yang dijamin Undang-undang, KPU bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Pemilu. Dengan kata lain Baik atau Buruknya Penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU.

Penyelenggaraan Pemilu yang Baik akan melahirkan Lembaga Perwakilan dan Pemerintahan yang Baik, dan sebaliknya Penyelenggaraan Pemilu yang Buruk atau kurang berkualitas juga akan menghasilkan Lembaga Perwakilan dan Pemerintah yang kurang Baik atau kurang berkualitas. Disinilah Letak dan Peranan KPU dan keterkaitannya dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis.

Baik atau buruknya Penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu : Aspek Proses dan Aspek Hasil. Penyelenggaraan Pemilu yang Baik dapat dilihat dari proses yang transparan, berkualitas, adanya kompetisi yang sehat, tingginya partisipasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan serta adanya kepastian hokum, dan secara nyata hasilnya dapat dilihat dengan terpilihnya anggota Lembaga Perwakilan dan Pemerintahan yang kredibel, mempunyai kapasitas, adanya dukungan rakyat dan minimnya sengketa pemilu,  serta penyelesaian sengketa pemilu secara cepat, adil dan jujur. Sedangkan Penyelenggaraan pemilu yang kurang baik atau buruk dapat dilihat dari proses yang tertutup, adanya intervensi, praktek kecurangan dan money politik, adanya kekacauan, kurangnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya kepastian hokum, dan secara nyata hasilnya dapat dilihat dengan terpilihnya anggota Lembaga Perwakilan dan Pemerintahan yang tidak kredibel, kapasitas yang minim, adanya kerusuhan dan kekacauan, tingginya Sengketa Pemilu dan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Tanggungjawab KPU secara Yuridis formal adalah dalam hal Penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggungjawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan Pemilu tetapi juga dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita Nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Hal ini disebabkan karena Pemilu adalah titik awal dan kunci Strategis dalam mewujudkan Pemerintahan yang betul-betul Pro rakyat sebagai  Pemilik Bangsa dan Negara. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu Jurdil dan Bersih akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.Kunci utama dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu terletak ditangan KPU. Akan tetapi KPU perlu di dukung dengan berbagai sumber daya, dana dan dukungan para stakeholders termasuk partai politik, birokrasi pemerintah dan masyarakat.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan guna mendukung KPU sehingga dapat berperan dalam mewujudkan Pemerintahan Demokratis, antara lain:

1)      Pembenahan Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan. Regulasi yang dimaksud berkaitan dengan Undang-Undang Tentang Pemilu, Undang-undang Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Tentang Parpol, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemilu dimana sedapat mungkin diusahakan agar tidak multi tafsir, tidak tabrak dengan produk hukum lain yang berlaku dan tidak membuka peluang terjadinya praktek-praktek kecurangan dalam Pemilu serta adanya mekanisme pelaksanaan dan pemberian sanksi yang jelas. Di Indonesia Undang-Undang yang berkaitan tentang Pemilu terus mengalami revisi-revisi seiring dengan semangat reformasi guna mewujudkan Good Governance di Indonesia, dan tidak sekedar untuk memenuhi kepentingan Kelompok atau Partai Politik tertentu saja.

2)      Pembenahan Organisasi dan Rekruitmen Anggota KPU.  Struktur  orgnisasi KPU perlu diperkuat termasuk jumlah personil. Beban kerja Anggota KPU yang begitu besar dan berat mulai dari KPU Pusat dan Daerah perlu didukung pola struktur yang jelas dan personil yang cukup, punya kapasitas dan integritas yang terjamin. Oleh karena itu, sistem rekruitman harus berdasarkan penilaian yang objektif dan tidak karena proses lobi dan tawar-menawar kepentingan (bargaining politik).

3)      Dukungan Anggaran dan Aturan Penggunaannya. Anggaran yang cukup sangat diperlukan dan aturan penggunaan  anggaran oleh KPU perlu dibuat secara khusus berkaitan dengan tugas-tugas KPU yang bersifat mendesak.

4)      Memperkuat dan memberi peranan yang besar bagi Badan Pengawas Pemilu dan lembaga Pemantau Pemilu.

5)      Mencari solusi alternatif penyelesaian sengketa pemilu selain Mahkamah Kontitusi, yang dapat menjangkau sampai kedaerah – daerah.

6)      Pendidikan politik bagi rakyat perlu dilakukan terus menerus.

Langkah-langkah tersebut diatas hanyalah sebagian dari apa yang mesti dilakukan. Sesungguhnya banyak ide dan gagasan untuk memperbesar peranan KPU guna mewujudkan Pemilu yang demokratis. Akan tetapi sebaik apapun sistemnya, apabila tidak didukung SDM yang kapabel dan punya integritas, maka tujuan menciptakan pemilu bersih sulit dicapai “Who is the man behind the Gun”, itulah titik utama yang harus dibenahi.

Didalam membenahi KPU dan Pemilu di indonesia semua pihak harus punya optimisme, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik rakyat, maka pelaksanaan Pemilu lambat laun pasti akan semakin baik, dan diharapkan KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat lebih berperan guna mewujudkan pemerintahan demokratis di Indonesia dengan berpedoman pada beberapa asas, yakni : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionality, Profesionality, Akuntability, Efisiensi dan Efektifitas.

Asas – asas tersebut menjadi pedoman KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang bersih dan berkualitas berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 ayat (1) dimana Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.         

Pada gilirannya, apabila KPU dapat menyelenggarakan Pemilu bersih dan berkualitas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka KPU telah berperan untuk menegakkan kedaulatan rakyat, menumbuh kembangkan demokrasi yang sehat dan mendorong penerapan Good Governance dalam pemerintahan yang demokratis guna mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat di simpulkan bahwa pemerintahan yang demokrasi itu secara sederhana dapat di artikan ”pemerintahan rakyat” yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, pemerintah sebagai pelaksana jalannya pemerintahan memiliki kekuasaan yang sifatnya mandat atau utusan dari rakyat, tetapi sesungguhnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kemudian di bahas pula mengenai peranan KPU dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia yang salah satu usahanya yaitu pembenahan regulasi dan peraturan perundang-undangan dan inlah yang paling urgen. 

3.2 Saran

            Dengan penulisan makalah tentang KPU ini, penulis mengharapkan  Kawan-kawan mahasiswa  ataupun para pembaca dapat  mengenal dan memahami lebih jauh Tentang Lembaga KPU. Selain itu, untuk menciptakan Pemilu yang lebih jujur, adil dan demokratis Produk hukum tentang Pemilu menurut kami perlu disiapkan jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara supaya tidak membuat KPU keteteran melihat pengalaman KPU pada 2014 lalu  “seperti yang di katakan Ketua KPU Husni Kamil Manik ”. Biasanya masalah (Pemilu) itu di awal saja terutama dalam pembuatan produk aturan atau undang-undangnya. Ini yang menjadi gambaran  seakan-akan kita tidak  bisa memperbaiki masa depan. Memang Pembenahan regulasi dan peraturan perundang-undangan adalah solusi yang paling urgen menurut penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Wikipedia. 2011. Komisi Pemilihan Umum. Diunduh tanggal 16 November 2011 dari    http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum.

http://Downloads/Peranan%20KPU%20Dalam%20Mewujudkan%20Pemerintahan%20

Demokratis%20di%20Indonesia%20-%20Radar%20Nusantara.htm

http://news.detik.com/berita/2872354/ini-saran-ketua-kpu-agar-pemilu-2019-lebih-berkualitas